Tantiem Komisaris BUMN: Pengertian, Hukum, & Cara Hitung

Sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), tantiem komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai tantiem komisaris BUMN, mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga cara perhitungannya. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Itu Tantiem Komisaris BUMN?

Tantiem komisaris BUMN adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk insentif atas kinerja mereka dalam mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada direksi perusahaan. Guys, sederhananya, tantiem ini adalah semacam bonus yang diberikan kepada komisaris atas kerja keras mereka dalam membantu perusahaan mencapai keuntungan. Pemberian tantiem ini diharapkan dapat memotivasi Dewan Komisaris untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan mereka terhadap perusahaan. Dalam konteks BUMN, tantiem bukan hanya sekadar insentif finansial, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi komisaris dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan.

Penting untuk dipahami bahwa tantiem komisaris BUMN ini berbeda dengan gaji atau honorarium yang diterima oleh komisaris secara rutin. Gaji atau honorarium merupakan kompensasi tetap atas jasa mereka sebagai anggota Dewan Komisaris, sedangkan tantiem diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dan kontribusi Dewan Komisaris dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, tantiem ini bersifat variabel dan bergantung pada performa perusahaan secara keseluruhan. Jadi, semakin baik kinerja perusahaan, semakin besar pula potensi tantiem yang akan diterima oleh Dewan Komisaris.

Selain itu, pemberian tantiem komisaris BUMN juga merupakan salah satu cara untuk menyelaraskan kepentingan komisaris dengan kepentingan perusahaan. Dengan adanya insentif berupa tantiem, komisaris akan lebih termotivasi untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan, karena keberhasilan perusahaan juga akan berdampak positif pada besaran tantiem yang mereka terima. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance yang menekankan pentingnya keselarasan kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, termasuk pemegang saham, direksi, komisaris, dan karyawan.

Dalam praktiknya, besaran tantiem komisaris BUMN ini biasanya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan internal perusahaan. RUPS akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan besaran tantiem, seperti kinerja keuangan perusahaan, pencapaian target-target strategis, dan kontribusi Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pembinaan perusahaan. Dengan demikian, pemberian tantiem ini diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum Pemberian Tantiem Komisaris BUMN

Dasar hukum pemberian tantiem komisaris BUMN ini cukup kuat dan jelas, guys. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Undang-undang ini menjadi payung hukum utama bagi pengelolaan BUMN di Indonesia. Di dalamnya, diatur mengenai organ-organ BUMN, termasuk Dewan Komisaris, serta kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada RUPS untuk menetapkan besaran tantiem bagi Dewan Komisaris.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai penyertaan modal negara dalam BUMN, termasuk hak dan kewajiban negara sebagai pemegang saham. Dalam konteks tantiem, peraturan ini memberikan landasan hukum bagi negara untuk menentukan kebijakan mengenai pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara Peraturan menteri ini merupakan aturan teknis yang mengatur secara lebih rinci mengenai pedoman penetapan penghasilan bagi direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN, termasuk tantiem. Peraturan ini memberikan panduan mengenai kriteria, mekanisme, dan batasan pemberian tantiem yang harus diperhatikan oleh BUMN.
4. Anggaran Dasar BUMN Anggaran dasar BUMN merupakan dokumen hukum yang mengatur mengenai struktur organisasi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing organ BUMN, termasuk Dewan Komisaris. Anggaran dasar juga biasanya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris, termasuk mekanisme dan persyaratannya.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, pemberian tantiem komisaris BUMN juga harus memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG ini meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, pemberian tantiem dapat dilakukan secara adil dan proporsional, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Jadi, guys, dasar hukum pemberian tantiem ini sangat kuat dan jelas. Ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga anggaran dasar BUMN yang mengatur mengenai hal ini. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, pemberian tantiem diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Cara Menghitung Tantiem Komisaris BUMN

Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu cara menghitung tantiem komisaris BUMN. Perhitungan tantiem ini tidak bisa sembarangan, guys. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan mekanisme yang harus diikuti. Secara umum, perhitungan tantiem didasarkan pada persentase tertentu dari laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak. Namun, persentase ini bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing BUMN dan persetujuan dari RUPS.

Berikut adalah beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam menghitung tantiem komisaris BUMN:

1. Kinerja Keuangan Perusahaan Ini adalah faktor utama yang memengaruhi besaran tantiem. Semakin tinggi laba bersih perusahaan, semakin besar pula potensi tantiem yang akan diterima oleh Dewan Komisaris. Kinerja keuangan ini biasanya diukur berdasarkan indikator-indikator seperti laba bersih, pendapatan, dan margin keuntungan.
2. Pencapaian Target-Target Strategis Selain kinerja keuangan, pencapaian target-target strategis juga menjadi pertimbangan penting dalam perhitungan tantiem. Target-target strategis ini bisa berupa peningkatan pangsa pasar, pengembangan produk baru, atau ekspansi ke wilayah baru. Jika perusahaan berhasil mencapai target-target strategisnya, maka Dewan Komisaris berhak mendapatkan tantiem yang lebih besar.
3. Kontribusi Dewan Komisaris Kontribusi Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pembinaan perusahaan juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Kontribusi ini bisa dinilai berdasarkan kehadiran komisaris dalam rapat-rapat, kualitas saran dan masukan yang diberikan, serta peran aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan.
4. Kebijakan Internal Perusahaan Masing-masing BUMN memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai perhitungan tantiem. Kebijakan ini biasanya mencantumkan persentase tantiem yang dialokasikan untuk Dewan Komisaris, serta mekanisme pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris.

Secara garis besar, mekanisme perhitungan tantiem komisaris BUMN adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Alokasi Tantiem RUPS akan menetapkan alokasi tantiem untuk Dewan Komisaris sebagai persentase dari laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak. Persentase ini biasanya bervariasi, tergantung pada kinerja perusahaan dan kebijakan internal perusahaan.
2. Perhitungan Besaran Tantiem Setelah alokasi tantiem ditetapkan, perusahaan akan menghitung besaran tantiem yang diterima oleh Dewan Komisaris berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dan laba bersih perusahaan.
3. Pembagian Tantiem Besaran tantiem yang telah dihitung kemudian akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris. Mekanisme pembagian ini biasanya diatur dalam kebijakan internal perusahaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jabatan, kehadiran, dan kontribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Contohnya, jika RUPS menetapkan alokasi tantiem untuk Dewan Komisaris sebesar 5% dari laba bersih setelah pajak, dan laba bersih perusahaan setelah pajak adalah Rp100 miliar, maka besaran tantiem yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah Rp5 miliar. Kemudian, Rp5 miliar ini akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Perlu diingat, guys, bahwa perhitungan tantiem komisaris BUMN ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Semua faktor yang memengaruhi besaran tantiem harus diungkapkan secara jelas dan terbuka kepada pemegang saham dan publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap BUMN dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak etis.

Kesimpulan

Tantiem komisaris BUMN merupakan bagian penting dari sistem insentif di BUMN yang bertujuan untuk memotivasi Dewan Komisaris dalam meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan perusahaan. Pemberian tantiem ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Perhitungan tantiem didasarkan pada berbagai faktor, seperti kinerja keuangan perusahaan, pencapaian target-target strategis, dan kontribusi Dewan Komisaris. Dengan memahami konsep tantiem komisaris BUMN ini, diharapkan kita dapat lebih mengapresiasi peran penting Dewan Komisaris dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan BUMN.

Jadi, guys, itulah penjelasan lengkap mengenai tantiem komisaris BUMN. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua!